Selasa, 28 Oktober 2025 22:52:48

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "PELAYANANPUBLIK"

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025

Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Akses Pengaduan Pelayanan Publik

Dokumen Abstrak 197

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025

Nota Kesepahaman Antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Pelayanan Publik Di Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia

Dokumen 192

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025

Nota Kesepahaman Antara Badan Riset Dan Inovasi Nasional Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik Melalui Penguatan Riset Dan Inovasi

Dokumen 113

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025

Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum

Dokumen 103

INTRUKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Nomor 3.2.3 Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022

Dokumen 214

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024

Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat

Dokumen 487

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024

Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen 518

UNDANG-UNDANG UU 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 2710

PERATURAN PEMERINTAH PP 2012

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 2321

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Dokumen 477

Pengunjung

13428

...

Hari Ini

8700

...

Kemarin

52868

...

Seminggu

118589

...

Bulan Ini

964029

...

Tahun Ini

1911879

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH